Kesetrum “Tagihan” Listrik

Tiupan segar angin di siang itu, sepertinya tak mampu menyegarkan ‘gerah’ dirasakan Indra Jaya (43). Selaku seorang pelanggan listrik di Letter U Pasarraya Kota Padang Sumbar, perasaan tersebut selalu dirasakan setiap pertengahan bulan. Tepatnya, sehabis melakukan pembayaran tagihan rekening listrik ke pihak dinas Pasar. Ia tak habis pikir. Tagihan rekening listrik yang harus dibayar selalu saja naik setiap bulan. Disegi pemakaian, dirinya merasa biasa dan normal—tak ada penambahan beban.Heran?

Unek-unek ini sudah dirasakannya semenjak 2004 lalu. Persisnya semenjak diberlakukannya perhitungan pemakaian melalui 12 Gardu Induk listrik. Kebijakan yang katanya menyiasati berkurang pencurian listrik—pengganti meteran terhadap pelanggan di Pasarraya, justru membingungkan.

" Terus terang, saya kecewa setiap membayar tagihan setiap bulan. Keinginan mengetahui berapa pemakaian, selalu saja tidak kesampaian. Petugas loket pembayaran, selalu saja menjawab kalau total pemakaian para pelanggan di Pasarraya sudah masuk secara otomatis ke nomor rekening dari gardu induk," ujarnya.

Ketidakadaan kejelasan inilah, sebut Indra, yang selalu memicu kekesalannya sehabis membayar tagihan. Bagaimana gak kesal, suatu hari justru saya pernah mendapati membayar sama—jumlah tagihan sama besar—dengan seorang pedagang lain. Padahal, kalau dipikir banyak lampu dan besar toko berbeda.

" Dulunya tak seperti ini. Setiap pelanggan memiliki meteran masing-masing. Berapa beban terpakai pun dapat dicek. Tapi setelah ada gardu listrik, pelanggan resah. Disamping jumlah beban tidak dapat terpantau, biaya beban tidak menentu. Ujung-ujungnya, biaya pemakaian jadi bervariasi dan naik-turun tak menentu," akunya.

Andre (32), pedagang lainnya ikut menambahkan. Kekesalan terhadap sikap pihak Dinas Pasar selaku pengelola listrik pasar juga sudan lama dirasakan. " Memang ada meteran yang mencatat berapa besar daya listrik yang digunakan di setiap toko. Namun, jika diperkirakan, sepertinya frekuensi pemakaian digunakan tidak sesuai dengan jumlah yang tercatat dimeteran. Itu dan inilah yang membuat pedagang harus membayar tagihan listrik dengan jumlah besar," duganya.

Naifnya, tambah Andre, terkadang Dinas Pasar bertindak asal jadi. Mereka terkadang dengan seenaknya memberikan aliran listrik pemilik toko ke pedagang kaki lima. Kendati pemakaian sudah terbagi—antara toko dan PKL—soal tagihan ke dua pihak bayar membayar beda. Walau diambil dari stop kontak pemilik toko. Ini jelas merugikan pemilik toko. Tarif jadi membengkak. Karena, dipakai berdua dengan PKL. Kendati kerap diprotes, pemberian tadi tetap saja berlangsung. " Hematnya, kami memiliki meteran saja masing-masing. Supaya bisa tahu berapa pemakaian per bulannya. Dari pada harus bingung dan kesal setiap bulan," harapnya.

Sekadar diketahui, katanya, sebuah petak toko dengan daya 420 dengan golongan B1, yang listriknya langsung dikelola PLN, tertulis Biaya Beban Rp 10.575. Tarif biaya pemakaian, ditetapkan perblok. Blok 1 Rp 254, Blok 2 Rp 420 dengan PPJU Rp 3.500. Tapi kalau tarif listrik dikelola Dinas Pasar Padang biaya beban Rp 40 ribu, tarif per kWh Rp 750 dengan RPJ sebesar Rp 6.475. " Lebih mahalkan. Awalnya kami mau saja membayar, cuma kalau keterusan sepertinya memberatkan juga," tandasnya.

Persoalan di atas jelas membutuhkan solusi yang akurat. Sebab, kalau dibiarkan berlarut, dipastikan bakal menjadi pertengkaran yang berlarut. Apakah itu harus dikembalikan ke PLN, atau dilakukan perbaikan dalam pengelolaan tergantung kesepakatan bersama. Tentunya antara pihak pengelola, pelanggan dan pihak Pemko selaku penengah. Yang pasti, jangan biarkan pedagang pasar keterusan ‘kesetrum’ tagihan setiap bulannya!.(*)