No Karcis, Prit-prit Jalan Terus

Perparkiran di Kota Padang masih saja terlihat "sembraut". Mulai dari maraknya muncul areal parkir ilegal—tidak dikelola petugas parkir resmi seperti di beberapa perkantoran. Hingga ketidakjelasan patokan harga yang harus dibayar pemilik kendaraan.

Seperti diketahui, ada tiga kategori pembagian titik perparkiran yang masuk dalam PAD Kota Padang. Yakni; titik ramai, sedang dan sepi. Tiga kategori tadi kembali dibagi dalam beberapa bentuk pengelolaanya. Melalui pihak ke tiga (organisasi yang dipercaya pemko), gedung, hotel & swalayan dan lokasi-lokasi tertentu yang dikelola langsung pihak UPTD Perparkiran Dishub.

Memang kalau dilihat sepintas, variasi tarif tadi memang tidak memberatkan. Namun, kalau dihitung-hitung (rekapitulasi), kocek terkumpul dari pungutan keseluruhan areal di Kota Padang cukup besar. Kemanakah mengalirnya uang parkir tersebut? Mungkinkah melenceng dari ketentuan (tidak sampai ke ke kas daerah) ?

Dari sejumlah lokasi tadi hanya sebagian yang menggunakan karcis dan seragam bagi juru parkirnya. Kendati jelas-jelas melanggar Perda No 12 Tahun 2001 tentang perparkiran, sanksi dari pemko pun terlihat lemah. Tak pelak, kelemahan tadi pun disinyalir dimanfaatkan segelintir oknum. Parkir liar pun kian marak.

Ketegasan dari pihak pemko jelas dibutuhkan disini. Baik ke pengelola liar maupun pengelola "resmi" dipercaya yang ditunjuk. Mulai dari standarisasi hingga jaminan untuk tidak menunggak pembayaran ke pemko. Semua demi meminimalisir "kecolongan" seperti tahun lalu.

Dimana, pihak ketiga yang dipercaya mengelola perparkiran di pasarraya Padang justru "melarikan" uang pemko sebanyak ratusan juta rupiah. Kemungkinan terparah lainnya, imej negatif "salah masuknya" aliran dana ke kantong oknum yang tidak bertanggung jawab bisa saja terjadi.(*)