Langgar, Bongkar Atau Bayar ?

Woii...Manga ko! Baa koq dirazia juo tampek ko? Kan alah disetor kapatang mah. Baa janji nyo tu..Tapi kalau mambayia indak kanai razia lain ? Panduto mah! Pokoknyo den dak nio...cubo lah bongka...!

Kalimat ini terdengar diteriakkan seorang wanita muda. Kartika (31), pemilik sebuah warung tenda di pinggir Pantai Padang—Jalan Samudera, siang itu. Si wanita melawan dan nyerocos kala anggota Sat Pol PP Padang mencoba membongkar kedai (bangunan liar) miliknya. Teriakan tadi terlihat cukup manjur. Pasukan penegak Perda terlihat "ngeper". Tampang beringas mereka, sontak berubah ramah. Bangunan tadi pun urung dibongkar. Sambil melenggang, lokasi tersebut ditinggalkan.

Kartika terus saja mengomel. Kepada wartawan yang ikut dalam razia ia menuturkan kalau dirinya telah membayar "uang keamanan berjualan" kepada salah seorang oknum Pol PP Kota Padang. " Lai tau dak, lah den bayia pitih keamanannyo mah. Dan labiah lo dari sakali. Tapi kini masih ka dibongka juo. Sia nan indak ka mamburansang dibuek nyo," ucapnya dengan nada keras.

Disebutkan Kartika, oknum Pol PP yang memintai uang yang dinamainya keamanan berjualan di sepanjang pantai. Totalnya sebanyak Rp 800 Ribu. Awalnya, sekitar 12 Mei 2007 lalu—saat baru satu minggu jualan. Si oknum mendatangi rumah Kartika. Ia menyebut kalau Kartika ingin aman dan tidak diganggu dalam berjualan, dirinya harus menyetor uang ke Pol PP. Jumlah relatif, untuk tahap awal cukup bayar Rp 500 Ribu.

Dikarenakan memang ingin aman berjualan, tanpa curiga uang yang diminta tadi pun diberikan tanpa kwitansi. Tak lama, si oknum yang yang berdua dengan rekannya ini pun pergi. Namun, pada tanggal 8 Juni 2007 lalu, si oknum kembali datang. Kali ini dengan mengenakan pakaian lengkap Pol PP. Ia menyebut kalau yang dikasih Rp 500 Ribu, tidak cukup. Dan, harus ditambah sebanyak Rp 500 Ribu lagi. Sebab, setoran keamanan harus Rp 1 Juta, kata si oknum.

Kendati kesal, Kartika yang memang ingin berjualan tadi terpaksa membayar. Namun kali ini ia mencoba menawar dengan harga Rp 300 Ribu. Oknum Po PP tersebut sempat ngotot, tapi akhirnya uang tadi tetap saja diambil. Dua hari kemudian, oknum Pol PP kembali. Kali ini tak lagi minta uang, tapi minta dibelikan pulsa simpati untuk ponselnya.

Kasi P3HP (Penegak Pelanggaran Produk Hukum Dan Perda) Pol PP Padang, Wardinu ikut kaget mendengarkan perkataan tadi. Ia mengakui kalau nama tadi mirip dengan nama salah seorang anggota Pol PP Padang. Tapi untuk kejelasan, akan dilakukan pengecekan. " Terbukti, si oknum ini jelas-jelas melanggar PP No 30/1980 tentang Disiplin PNS. Sanksinya cukup berat, yakni pemecatan dari jabatan," katanya.

Wow...sebuah fenomena yang tidak biasa memang. Tapi itulah kenyataan yang terlihat di pantai Padang, pada 11 Mei 2007 pukul 11.00 WIB. Kalau memang ini merupakan oknum Pol PP Padang, jelas-jelas perbuatan ini telah mencoreng kinerja pasukan penegak perda. Dalam artian, bisa-bisa saja korbannya tak cuma satu. Disinyalir, Kartika-kartika lainnya pun ikut "dipalak" dengan kedok keamanan.

Naifnya, si korban yang dimintai duit bisa beranggapan lebih baik membayar dari pada dibongkar. Kendati memang sedikit melanggar. Benarkah? Sebuah Pe Er bagi para penegak hukum dan Pemko Padang. Kalau benar, sikap tegas seperti yang diucapkan Kasi P3HP harus segera diterapkan. Semua demi menjaga citra para pasukan penegak Perda. Jangan sampai mereka yang harus menegakkan perda, justru (maaf) menjadikan perda tadi sebagai lahan "palak" alias pemerasan berkedok uang keamanan berjualan.(*)